Pornografi dan Kebijakan Telematika (Bagian 1)

Pornografi dan Kebijakan Telematika (Bagian 1)

4/20/2011   Kebijakan, Keluarga, Wacana,

Pornografi berasal dari bahasa Yunani, porne yang berarti pelacur dan graphein yang berarti menulis. Beberapa tokoh telah memberikan pendefinisian apa yang dimaksud dengan ponografi. Pendefinisian ini tentunya terus berkembang seiring dengan perkembangan dinamika dan nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pada masa sekarang, pendefinisian pornografi bukan lagi hanya mengacu pada tindakan atau perbuatan seseorang, namun sudah menjadi semacam ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat modern, dengan simbol utama perjuangan : pelecehan seksualitas perempuan.

Pendapat tentang pornografi ini dapat kita lihat dari beberapa argumen tokoh feminis. Laura Lederer mengungkapkan, “Pornography is ideology of a culture which promotes and condones rape, woman-battering, and other crimes of violence against women.” Sementara Susan Brownmiller memberi definisi, “Pornography promotes a climate of opinion in which sexual hostility against women is not only tolerated, but ideologically encouraged. The intent is to deny the humanity of women, so that act of aggression are viewed less seriously, and to encourage aggression.” Catharine MacKinnon, seorang feminis dan professor hukum dari University of Michigan memberikan definisi "Pornography has a central role in institutionalizing a subhuman, victimized, second-class status for women."

Di Indonesia, sampai saat ini tidak rumusan baku tentang definisi pornografi. Namun demikian, bukan berarti sistem hukum kita tidak mengenal delik pornografi. Delik pornografi digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid), yaitu yang khusus berkaitan dengan seksualitas.

Ketidakjelasan definisi pornografi dalam sistem hukum nasional membawa dua dampak sekaligus, yaitu kerugian dan keuntungan. Kerugian ini terjadi karena selama ini KUHP telah ‘menyerahkan’ tafsir pelanggaran kesusilaan kepada majelis hakim. Penyerahan penafsiran pada hakim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan nilai keuntungan yang dapat diperoleh bahwa KUHP telah memberi ruang pada perubahan zaman dalam menafsirkan sebuah informasi; apakah dapat digolongkan ke dalam pornografi atau tidak.

Pornografi dan Internet

Data-data menunjukkan bahwa internet menjadi media penyebaran pornografi tersubur. Setiap detik, $ 3075,64 dibelanjakan untuk pornografi, dan 28.528 pengguna melihat situsnya. Dan, saat ini terdapat 420 juta halaman situs pornografi di dunia. Jumlah ini meningkat dari 14 juta halaman pada tahun 1997, dan 260 juta halaman pada tahun 2003. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah halaman situs porno meningkat 5-10 kali dalam 3 tahun.

Tambahan data lagi, menurut Dr. Robert Weiss dari Sexual Recovery Institute di Washington Times pada tahun 2000 yang menyatakan bahwa seks merupakan topik nomor satu yang dicari di internet. Sementara studi lain yang dilakukan oleh MSNBC/Stanford /Duquesne menyatakan bahwa 60 persen kunjungan internet adalah menuju situs porno, penelitian lain dari The Kaiser Family Foundation menemukan bahwa 70 persen kunjungan pengguna internet remaja menuju ke situs porno.

Penelitian di mesin pencari (search engine) menunjukkan bahwa keyword ‘SEX’ merupakan peringkat pertama dalam mencari situs-situs porno, dengan tingkat pencarian mencapai lebih dari 75 juta di tahun 2006. Menyusul di bawahnya pencarian untuk keyword ‘ADULT DATING’, ‘ADULT DVD’, dan ‘PORN’. Data lengkap seluruh terminologi yang mengarah pada pornografi dan jumlah aksesnya dapat dilihat di bawah ini:

Perlu diketahui, produsen situs pornografi di dunia sangat mahir menerapkan berbagai teknik internet marketing. Salah satu dari penyebab pornografi susah dicegah adalah akibat jebakan akses tidak sengaja. Misalnya saja kesalahan penulisan keyword, atau penggunaan keyword biasa menjadi porno, kedekatan nama domain, penggunaan nama merek tertentu untuk situs porno, serta e-mail spam.

Negara yang menjadi penyumbang pornografi terbesar adalah Amerika yakni sebesar 89 persen, disusul oleh Jerman, Inggris, Australia, Jepang dan Belanda. Sementara itu, negara-negara yang menjadi penikmat dan penerima ekses negatif didominasi oleh negara-negara kecil dan berkembang. Seperti negara Afrika Selatan yang menjadi pengakses keyword ‘SEX’ terbesar. Sedangkan Pakistan menjadi negara pengakses keyword ‘PORN’ terbesar.

Bersambung: Pornografi dan Kebijakan Telematika (Bagian 2)

Foto: Evangelicalfellowship.ca Continue Reading

Pornografi dan Kebijakan Telematika (Bagian 2)

Pornografi dan Kebijakan Telematika (Bagian 2)

4/11/2011   Kebijakan, Keluarga, Wacana,

Blokir Pornografi di Internet?

Wacana yang berkembang dan kemudian coba direalisasikan oleh Kementerian Kominfo adalah memblokir situs dengan konten-konten yang ‘bermasalah’. Langkah yang dilakukan antara lain dengan menyiapkan perangkat lunak pemfilter konten pornografi yang salah satunya bernama Nawala Nusantara. Selain itu, beberapa pemerintah kabupaten / kota juga menyisipkan perangkat lunak penyaring konten pornografi di situs mereka, seperti dilakukan Pemkot Malang yang menyertakan perangkat lunak bernama K9 dan Naomi.

Upaya lain yang dilakukan kementerian kominfo adalah bekerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi seluler. Peristiwa yang sempat menjadi konsumsi pembicaraan publik adalah tarik ulur kesepakatan dengan RIM (Research in Motion) Canada, penyedia layanan Blackberry. Begitu pentingnya isu kesepakatan ini, sampai-sampai kementerian merasa perlu sampai membuat empat siaran pers yang dimuat di situsnya.

Lalu berhasilkah sistem blokir yang diterapkan itu? Sepertinya jawaban tidak akan lebih pantas diberikan ketimbang sukses. Suatu ketika, Saya mencoba menelusuri dunia maya dan mengetikkan kata kunci ‘Nawala’ (penyedia layanan filter pornografi gratis) di Google. Peringkat paling atas hingga ketiga diisi oleh situs resmi Nawala. Namun, ketika sampai pada urutan keempat, nama situs sudah diisi dengan penyedia artikel  ’10 Cara Blokir Nawala’, yang berisi cara-cara menghindari pemfilteran itu.

Sumber dari Kominfo sendiri menyatakan bahwa perkembangan situs porno sudah bukan lagi memakai deret hitung, atau deret ukur, melainkan sudah menggunakan algoritma. Jadi ketika hari ini diblokir dua situs, esok hari ribuan situs sudah muncul.

Selain itu, sekitar 20% pengguna internet mampu mengakses materi seksual, meski diblokir. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh European Comission, terkait penggunaan perangkat lunak yang mampu menyaring situs dengan konten berbahaya, termasuk pornografi, dari jangkauan anak-anak. Situs yang dilarang juga termasuk konten bunuh diri, anoreksia, maupun cara untuk melukai diri sendiri.

Hukum Pelaku?

Kasus pornografi pasti memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Pilihan penegak hukum biasanya adalah menghukum pelakunya. Hanya saja, pilihan tersebut juga mengundang kontroversi mengingat pelaku seringkali berlindung pada alasan tidak berniat menyebarluaskan konten pornografi, melainkan hanya bermaksud untuk koleksi pribadi belaka.

Kontroversi tidak hanya berhenti pada dihukum tidaknya si pelaku dan/atau si penyebar konten pornografi ini, melainkan juga jenis hukuman yang pantas mereka terima. Pada tahun 2003 pernah terjadi heboh ketika artis Femmy Permatasari dan Shanty menuntut orang yang merekam mereka ketika sedang berganti pakaian. Gambar tersebut diambil ketika Femmy dan kawan-kawan sedang mengikuti pemotretan untuk iklan sebuah merek bir pada tahun 1997. Pelakunya, Budi Han, dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh majelis hakim.

Vonis jauh lebih ringan diterima oleh George Ivan. George diseret ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dipersalahkan mengambil gambar dan menyebarluaskan pose setengah telanjang dan telanjang sejumlah calon bintang iklan sabun. Video casting sabun ini menyebar dengan cepat melalui internet dan penjual video bajakan di pinggir jalan. Jaksa mendakwa George dengan pasal 282 KUHP (memperbanyak atau mengedarkan gambar atau rupa yang berbau pornografi) dan pasal 40 UU No. 8 tentang Perfilman.

Beberapa waktu yang lalu juga terjadi kasus pornografi yang melibatkan 3 artis papan atas Indonesia. Mereka adalah Ariel, Luna, dan Cut Tari. Majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan kepada Nazril Irham alias Ariel. Adapun Reza Rizaldy atau Redjoy divonis dua tahun penjara. Sementara itu, nasib Luna maya dan Cut tari sampai saat ini belum saya ketahui, apakah akan dihukum seperti Ariel atau divonis bebas.

Saat ini kasus-kasus pornografi yang melibatkan selebritis tersebut sudah tidak menjadi pembicaraan publik lagi. Kecuali kalau nanti hakim memutuskan Luna Maya dan Cut Tari juga ikut bersalah dan divonis dengan hukuman kurungan. Ironisnya, setelah meredanya kasus pornografi tersebut, kasus-kasus pornografi yang melibatkan orang lain yang bukan selebritis terus muncul. Akan tetapi, tidak seperti Ariel-Luna-Tari, kasus tersebut terkesan adem ayem, lepas dari pemberitaan dan pandangan publik, dan kurang terdengar sanksi hukum yang dijatuhkan pengadilan.

Fungsi Keluarga

Terdengar klise memang kalau berbicara tentang fungsi keluarga dalam mencegah pornografi. Namun, saya kira tidak ada pengontrol lain yang mampu membendung berdarnya pornografi selain keluarga. Apabila keluarga berperan optimal dalam memberi bekal kepada anak-anaknya, efek negatif akibat pornografi ini bisa ditekan. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap peredaran materi-materi pornografi.

Sebelumnya: Pornografi dan Kebijakan Telematika (Bagian 1)

(Sebagian artikel ini merupakan tulisan dari Ellyzar Zachra P.B. di situs Inilah.com yang diunggah pada 14/01/11, majalah tempo interaktif arsip pada tanggal 01/12/03, serta berita dari situs depkominfo.go.id dan situs nawala.org)

Foto: catholicnewstt.com Continue Reading

Wikileaks dan Transparansi Informasi

Wikileaks dan Transparansi Informasi

3/10/2011   Informasi, Teknologi, Wacana,

Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kehebohan dahsyat yang diciptakan sebuah situs bernama Wikileaks. Ribuan dokumen rahasia milik Amerika Serikat dicuri dan disebarluaskan. Para peretas (hacker) di Wikileaks memang fenomenal, mereka bisa mencuri rahasia negara adidaya sambil tetap merahasiakan diri. Tak banyak yang diketahui publik mengenai seluk beluk internal jaringan ini.

Wikileaks bahkan tidak punya kantor permanen. Julian Paul Assange, pendiri Wikileaks, biasa berkelana dan bekerja di mana saja. “Kantor tetapnya” adalah sebuah tas ransel berisi laptop, telpon genggam, dan berbagai perlengkapan komunikasi-informasi. Bukan hanya Assange, para relawan penyokong Wikileaks juga bekerja dari mana saja. Semboyan mereka, “We are Everywhere, We are Everyone, We are Anonymous.”

Jika menyangkut rahasia negara yang berhasil dicuri, mereka sangat terbuka. Tapi jika menyangkut seluk-beluk internal organisasi Wikileaks, mereka cenderung tertutup. Birgitta Jonsdottir, salah satu relawan Wikileaks mengatakan bahwa mereka adalah sekumpulan skizofrenia paranoid.

Bahkan, saking paranoidnya, banyak di antara para relawan Wikileaks ini yang tidak saling kenal. Mereka berkomunikasi dengan identitas rahasia berupa inisial dan kode. Komunikasi dilakukan lewat chatting dalam bahasa enkripsi (disandikan). Saat wawancara dengan awak media yang jumlahnya sangat sedikit, mereka juga berkomunikasi dengan cara ini.

Assange tidak kalah paranoidnya dari para relawan Wikileaks. Nomor telepon dan alamat surat elektroniknya (e-mail) selalu berganti-ganti. Bahkan kawan-kawan dekatnya pun sering dibuat kerepotan dengan perilakunya ini. Ia selalu berpindah-pindah tempat dan selalu menyembunyikan lokasi keberadaannya. Setiap kali para relawan Wikileaks berkomunikasi dengan sesama relawan, mereka punya pertanyaan yang sama, “Di mana Julian (Assange) sekarang?”

Konteks Indonesia

Terkait dengan Indonesia, Wikileaks ditengarai telah mengantongi lebih dari 3.000 dokumen rahasia atau laporan diplomatik Amerika Serikat yang dikirim dari dan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan konsulat jenderal di Surabaya.

Tiga dokumen telah dirilis, antara lain mengungkapkan Program Pelatihan dan Pendidikan Militer Internasional bagi Indonesia pascatragedi Santa Cruz yang disebut-sebut melibatkan TNI/Kopassus, serta intervensi Amerika Serikat dalam proses referendum Timor Timur pada tahun 1999 yang bermuara pada lepasnya wilayah itu dari Indonesia.

Secara substantif fundamental dan strategis tak ada implikasi serius atau konsekuensi destruktif terhadap keamanan nasional dan kepentingan nasional Indonesia. Isu-isu nasional yang telah dan mungkin akan disingkapkan lagi sebenarnya bukan rahasia lagi atau sudah menjadi rahasia publik.

Tantangan Transparansi

Namun, yang perlu dianggap sebagai tantangan serius dalam kasus WIkileaks ini adalah gagasan tentang transparansi. Istilah “informasi publik” dengan sendirinya mengakui adanya “informasi nonpublik”, yaitu informasi yang tidak secara langsung memengaruhi keselamatan sebagian besar warga masyarakat, tetapi diperlukan untuk penyelenggaraan fungsi negara.

Transparansi juga bukan sesuatu yang tanpa diferensiasi. Dengan persyaratan tertentu, dan kecuali menyangkut impunitas negara, misalnya, di bidang pelanggaran hak-hak asasi manusia dan korupsi, sistem demokratis membenarkan “transparansi sebagian”. Sehingga, bukan tidak mungkin menempatkan keterbukaan informasi (publik) dengan perlindungan informasi nonpublik.

Wikileaks sendiri, sebagai whistle-blower dalam bidang transparansi informasi, ternyata menerapkan diferensiasi ini. Terbukti, banyak dari relawan mereka justru mengundurkan diri karena menganggap banyak hal yang tidak transparan di tubuh Wikileaks sendiri. Jadi benar kiranya bahwa transparansi mutlak hanya pantas diketahui oleh Tuhan saja, dan tidak manusia.

(Seperti ditulis oleh M. Solekhudin di Majalah Intisari edisi Januari 2011, Kiki Syahnakri di Situs Kompas.com pada 14 Desember 2010, dan Kusnanto Anggoro di situs Kompas.com dengan tanggal yang sama)

Continue Reading

Teknologi Komunikasi dan Kebebasan

Teknologi Komunikasi dan Kebebasan

3/06/2011   Informasi, Teknologi,

Penggunaan teknologi informasi-informasi-komunikasi (TIK) bukan merupakan cerita baru dalam politik. Pada tahun 1998 internet sudah digunakan untuk melancarkan pergerakan demonstrasi dan reformasi di Indonesia.

Tidak lama setelah itu, pada tahun 2001 di Filipina terjadi aksi people’s power kedua untuk menggulingkan pimpinan yang diduga korup saat itu. Baru-baru ini, kekuasaan Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun terguling, juga tidak bisa lepas dari ‘keterlibatan’ teknologi-informasi-komunikasi.

Menurut berbagai penuturan koresponden kantor berita dan surat kabar yang bertugas di Mesir, dan juga di Tunisia, banyak terungkap berbagai aspek menarik di dalamnya. Tukar menukar informasi di kalangan para aktivis pro demokrasi di Tunisia dan Mesir berlangsung luas melalui media informasi komunikasi. Saat demonstran Mesir menghadapi petugas keamanan pro-Mubarak, mereka teringat rekan mereka, pendemo di Tunisia. Mereka harus menaruh jeruk, cuka, atau bawang merah di bawah scarf untuk menangkal gas air mata. Mereka juga diingatkan agar membawa soda dan susu untuk keperluan tersebut, uniknya informasi tersebut dipertukarkan melalui Facebook. Mereka juga saling tukar informasi tentang bagaimana bertahan terhadap peluru karet atau memasang barikade.

Wajar adanya melihat ‘kehebatan’ teknologi informasi komunikasi, banyak negara mulai mewaspadainya dan menganggap sebagai ancaman yang perlu diperhitungkan. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang sempat berwacana melarang TIK dari Blacberry, karena potensial mengancam negara. Bahkan, negara seperti Amerika pun sempat berwacana untuk menutup layanan internet. Senator AS mengusulkan rencana undang-undang pemberian kekuasaan darurat kepada presiden untuk menutup sebagian internet sebagai pertahanan terhadap serangan cyber. Mungkin ini disebabkan trauma dengan serangan dari Wikileaks terhadap kawat-kawat diplomatik negara adidaya tersebut.

Mungkinkan menghentikan kekuatan TIK dengan menutup layanan internet, atau layanan Blackberry misalnya? Kalau jawabannya menghentikan untuk sementara mungkin ya, tapi tidak selamanya. TIK selalu berevolusi dan bertransformasi mengadaptasikan diri dengan lingkungannya. Kita tidak pernah tahu bagaimana TIK berkembang dua tiga tahun mendatang, serta bagaimana efek positif dan negatif yang menyertainya. Jadi menahan laju TIK sama saja dengan menahan laju air di atas daun talas, sulit dilakukan.

Negara, saya rasa, hendaknya lebih bersikap arif dan bijaksana. Apabila pisau melukai tangan, bukan berarti pisau dilarang digunakan. Lebih baik apabila mereka yang menggunakan pisau dilatih agar pisau tersebut berguna. Pengguna TIK hendaknya selalu dirangkul dan diajak berdiskusi di ruang publik mereka, dunia maya. Karena mereka yang melek TIK cenderung mempunyai rasio yang boleh dibanggakan, mengingat TIK penuh dengan penggunaan logika. Terlebih lagi TIK dan dunia virtual saat ini merupakan ruang publik yang bebas diakses siapapun dan menjadi hak asasi manusia yang melekat pada tiap diri.

Foto: Smarterway.org Continue Reading